Karantina Papua Tengah mengimbau masyarakat dan operator transportasi laut untuk melaporkan setiap dugaan penyelundupan satwa guna mencegah hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah Papua.

Sumber: CendrawasihPos

Burung Kakaktua Jambul Kuning merupakan salah satu spesies dilindungi karena populasinya menurun akibat perburuan dan perdagangan ilegal.

Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anton menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan nakhoda dan kru kapal untuk memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan pengangkutan satwa dilindungi pada perjalanan selanjutnya.

Seluruh satwa kemudian diamankan untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur karantina.

Setelah kapal bersandar pada Sabtu (8/11), tim karantina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang bawaan penumpang dan menemukan sembilan ekor kakaktua asal Dobo yang disembunyikan tanpa surat keterangan sah.

Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, mengatakan penemuan itu berawal dari informasi yang diterima petugas karantina dari pihak PT PELNI mengenai adanya penumpang kapal KM Sabuk Nusantara 77 yang membawa burung tanpa dokumen resmi.

Pemerintah kabupaten Bangli bersama investor Korea telah menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan kapal pesiar, namun detail teknis dan dampak jangka panjang masih menjadi bahan perdebatan.

Mereka juga menggarisbawahi bahwa industri wisata kecil milik warga sekitar Danau Batur bisa tersingkir jika investor besar mengambil alih.

Kendati proyek diposisikan sebagai inovasi wisata ramah lingkungan dengan energi terbarukan, sejumlah wakil rakyat dan lembaga adat meminta kajian UKL-UPL serta keterlibatan masyarakat lokal lebih dalam.

Lembaga adat mengkhawatirkan bahwa operasional kapal pesiar akan berdampak terhadap kelestarian Danau Batur yang dipandang sakral dan sumber air kehidupan bagi masyarakat sekitar. Penelitian kualitas air menunjukkan tanda-tanda pencemaran di danau tersebut.

Di sela-diskusi pada acara Ubud Writers and Readers Festival pada 2 November 2025, ia menyoroti bahwa apabila dua desa adat sudah menolak maka proyek seharusnya dapat dihentikan sesuai mekanisme lokal.

Dari sisi lingkungan dan sosial proyek ini juga menghadapi sorotan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten harus mendengar suara masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan daerah desa adat Bali.

Salah satu perwakilan, Jro Penyarikan Duuran Batur, I Ketut Eriadi Ariana, menyatakan bahwa desa adat Batur dan desa adat Abang Batudinding telah memilih untuk menolak proyek tersebut. Eriadi menyampaikan bahwa meskipun penolakan telah disampaikan, proyek tetap berjalan.